Tak Sekadar Spa di Gedung Baru DPR

INILAH.COM, Jakarta - Kisruh rencana pembangunan gedung baru DPR masih terus berlangsung. Isu fasilitas spa yang menjadi gunjingan publik. Padahal, pokok persoalan bukan di spa. Ada yang lebih substantif ketimbang meributkan isu missleading itu.

Kini DPR memang bukan paduan suara seperti yang disindir penyanyi Iwan Fals. Wajah DPR kini cukup riuh, berbeda pendapat antarfraksi pun menjadi keniscayaan. Bahkan berbeda pendapat di internal fraksi juga sering terjadi.

Namun sayang, DPR yang bukan paduan suara itu dimaknai lain. Menubruk konsistensi bersikap pun acap dilakukan. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus rencana pembangunan gedung baru.

Menurut anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Tomafi, dalam rapat internal BURT tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi. “Nyatanya tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi, penolakan hanya ada di luar gedung. Tapi dalam rapat-rapat tidak ada penolakan, coba dicek di risalah tidak ada yang menolak,” katanya, dalam Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Jakarta Jumat (3/9).

Pernyataan Arwani ini kontradiksi dengan kenyataan di lapangan yang ramai-ramai menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Seperti pernyataan Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding yang menegaskan fraksinya menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.

“Kebutuhan gedung baru belum sangat mendesak. Belum saatnya. Gedung sekarang masih sangat layak, tapi memang perlu ada penataan ulang. Jangan ada anggota yang memiliki dua sampai tiga ruangan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Suding menegaskan pihaknya akan meminta KPK untuk memeriksa jika pembangunan gedung baru tetap dilaksanakan. “Kalaupun gedung baru ini dipaksakan, Saya meminta KPK agar mengawasi pembangunan ini jangan sampai ada penyimpangan,” tegasnya.

Lobi terkait rencana pembangunan gedung baru ini juga dilakukan. Seperti pengakuan Suding yang mengaku dilobi terkait rencana pembangunan gedung baru. “Tapi kami menolak karena tidak ada alasan untuk menerima pembangunan gedung ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhie Prabowo menegaskan dari awal pihaknya menolak karena luasnya 157 ribu meter persegi. Sedangkan anggota DPR sebanyak 560 orang. “Dalam hitungan saya kira-kira yang dibutuhkan 70 ribu meter. Anggarannya hanya sekitar Rp500 miliar, itu pun tidak nyampe,” cetusnya.

Kalaupun gedung baru DPR dibangun, menurut Edhie, harus ditinjau ulang konsep besarnya. “Kami mengusulkan agar ada peninjauan, terutama pada luasnya. Kami beranggapan 500 miliar sudah bisa bahkan bisa lebih hemat dari itu,” tandasnya.

Sementara Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menilai kontroversi rencana pembangunan gedung baru dipicu masuknya anggota DPR di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). “Anggota DPR tidak perlu masuk ke wilayah teknis, serahkan urusan rumah tangga DPR ke Sekjen. Produk BURT, sudah ada sepeti pengadaan mesin cuci,” imbuhnya.

Menurut dia, anggota tidak dipilih utuk memikirkan fasilitas untuk dirinya sendiri serta bukan untuk mendadani DPR. “Satu-satunya penambahan yang masuk akal adalah penambahan staf ahli,” cetusnya. [mdr]