"Kemungkinan dipicu karena sikap Presiden dalam menghadapi kasus dengan Malaysia," ujar pengamat militer MT Arifin kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (6/9).
Menurutnya, penanganan kasus dengan Malaysia merupakan akumulasi dari ketidakpuasan TNI terhadap penanganan kasus yang selama ini diselesaikan oleh Presiden. Bukan hanya kasus dengan Malaysia tapi kasus-kasus yang ada di dalam negeri seperti pemberantasan korupsi.
"Jadi yang menjadi puncaknya ini adalah kasus Malaysia," katanya.
Adjie Suradji, anggota TNI-AU itu, secara terbuka mengkritik Presiden SBY lewat tulisannya di kolom opini harian Kompas, Senin (6/9). Secara gamblang, Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Dalam tulisannya, ia menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia.
Usai menuliskan keberhasilan presiden-presiden RI sebelumnya, ia langsung menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi.
"Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu 'Bersama Kita Bisa' (2004) dan 'Lanjutkan' (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional," kritiknya.
Dalam tulisan berjudul 'Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan' itu, Adjie juga meragukan keberanian SBY. "Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri. Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya," tulis dia. [mut/nic]
No comments:
Post a Comment