Dukung Merdeka, Inggris Incar Kekayaan Alam Papua

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tb Hasanuddin menilai dukungan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Papua sudah kelewat batas.

Bahkan, sokongan itu sudah termasuk bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia.

"Itu sudah nggak benar. Parlemen Inggris atau negara manapun yang setuju dan mendukung gerakan Papua Merdeka itu sudah kelewat batas dan bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara lain," tandas Hasanuddin kepada INILAH.COM, Jumat (22/10/2010) malam.

Politisi PDIP ini mensinyalir anggota parlemen Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua sarat dengan kepentingan ekonomi dan ingin mencaplok wilayah Papua.

"Negara asing yang bermain di Papua punya motif-motif tertentu. Motifnya tak lain kepentingan bisnis dan mencaplok kekayaan alam Papua yang begitu strategis," tukasnya.

Hasanuddin khawatir ulah parlemen Inggris itu dapat mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris. "Tidak usahlah ikut campur urusan negara lain, karena membuat suasana tidak kondusif bagi hubungan kedua negara," pintanya.

Seperti diberitakan, kampanye Free West Papua yang merilis video penyiksaan oleh TNI, ternyata mendapatkan dukungan politisi Inggris. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. [mah]